Sabtu, Februari 24

Workshop Sehari BPI KPNPA RI Bersama KPK

Media Doeta Indonesai-Banten

Kasus korupsi yang terjadi di negara kita seolah tidak ada habisnya. Belum ada efek jera bagi Prilaku korup sejumlah Pejabat Publik, baik politisi maupun pegawai negeri. Hal ini  membutuhkan peran serta masyarakat untuk ikut memantau, mengawasi, mengkritisi ataupun memberikan saran ke para Penyelenggara Negara terkait, sebagai upaya pencegarah prilaku koruptif yang terjadi.

Untuk itu, Masyarakat perlu diberi wawasan, ilmu dan strategi yang matang dalam mendalami dan memahami segala bentuk kejanggalan yang terjadi. Kegiatan semacam workshop ataupun seminar perlu digelar seperti yang dilakukan  BPI KPNPA RI (Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia), di Pendopo Gubernur Banten, Rabu, 17 Januari 2018,

BPI KPNPA RI merupakan lembaga independen yang ingin berkiprah membantu masyarakat mengusut tuntas segala permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat salah satunya korupsi. Sebagaimana mottonya,” Berani Jujur Hebat ! BRAVO BPI KPNPA RI ! Kejujuran Dimulai Dari Diri Pribadi”

Ketua Umum BPI KPNPA RI Drs TB Rahmad Sukendar, SH. MH berfoto bersama selepas Workshop Sehari BPI bersama KPK, Rabu, 17 Januari 2018,

Sebelumnya, Wagub Banten, H. Andika Hazrumy, mendukung penuh rencana kegiatan “Workshop Sehari Bersama KPK”, di Pendopo Gubernur Banten dengan mengumpulkan seluruh SKPD yang ada di Provinsi Banten, pada Rabu, 17 Januari 2018, acara Workshop Sehari Bersama KPK, resmi digelar.

Dihadir Gubernur Banten atau yang mewakili, KPK, Ketua DPRD Provinsi Banten dan yang mewakilinya, jajaran Muspida, Dandim, Danrem, Koramil, Polda, Polres, Polsek, para Kepala SKPD Provinsi Banten, dan tamu undangan lainnya.

Ketua Umum BPI KPNPA RI Drs TB Rahmad Sukendar, SH. MH dalam sambutannya menjelaskan, “kita sangat miris dengan maraknya praktek korupsi di Indonesia. Dalam hal ini, BPI KPNPA RI telah dan sering menindaklanjuti dari Pulbaket dan BPI bisa menghantarkan beberapa kasus besar, seperti kasus di beberapa Kementerian. Semoga dengan adanya workshop ini bisa bermanfaat dan menjadi acuan, agar Provinsi Banten setidaknya terminimalisir dari Tindak Pidana Korupsi.”

Rahmad lebih lanjut mengungkapkan  bahwa saat ini pun BPI KPNPA RI sedang mengumpulkan data-data terkait banyaknya laporan aduan masyarakat perihal maraknya pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh oknum Penyelenggara Negara dan juga adanya temuan beberapa kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di beberapa dinas terkait di Pemprov Banten.

Sementara itu, Kombes Erwin C Rusmana, selaku Ketua Pembina BPI KPNPA RI menyatakan, “Fluktuasi anggaran berkembang dengan cepat. Tentu perlunya pemantauan dan pengawasan dari beberapa elemen. Di mana banyak sekali penyimpangan. Dalam hal ini, kiprah BPI adalah proses preventif atau pencegahan. Untuk itu, perlu adanya sinergitas dari beberapa pihak, contohnya adalah dengan dibentuknya wadah sinergitas di Provinsi Banten.”

Untuk itu kata Erwin kita perlu membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) internal di BPI, Alhamdulillah, BPI Provinsi Banten sudah mempelopori kesinergian. Semoga apa yang dilakukan dan diprakarsai oleh Provinsi Banten, bisa menjadi acuan dan contoh bagi provinsi lain.

Sisi lain, Anwar Mas’ud, M.Si, ASDA 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra menuturkan, Pemerintah Provinsi Banten yang mewakili Gubernur Banten menjelaskan,”Dalam rangka upaya pencegahan korupsi, menggandeng KPK. Tentunya, kami pun selalu berusaha keras dan berkomitmen untuk menghilangkan yang namanya korupsi di Provinsi Banten. Hal ini sebagaimana arahan Bapak Gubernur Banten yang seringkali digembar-gemborkan pada jajarannya, ringkas Mas’ud yang sekaligus membuka acara seminar tersebut.”

Brigjen Drs Bambang Rudi dalam kesempatan yang sama memberi saran, “Ada tiga hal yang perlu dipelajari oleh rekan-rekan BPI. Yang pertama, pelajari dulu manajemen resiko, kemudian yang kedua, mampu mengendalikan beberapa aspek, dan yang ketiga, diharap secara internal BPI mampu menjadi tata kelola yang baik. Agar BPI menjadi basic anggaran dan SDM sehingga mampu dalam pelayanan berbagai hal yang baik.

“kami dari jajaran Polri sangat bangga dan mengapresiasi atas kiprah dan kinerja BPI KPNPA RI yang sudah banyak menghantarkan dan menindaklanjuti beberapa kasus korupsi,” jelas Bambang.

Dilanjutkan Amir Arif, selaku Satgas Dumas KPK. Menurutnya, Membangun ideologi itu sulit. Namun lebih sulit lagi mempertahankan reputasi atau nama baiknya. Dan BPI diharapkan mampu menjaga reputasi tersebut, jangan sampai karena nila setitik jadi rusak susu sebelanga.

“KPK cenderung mengendus indikasi korupsi yang bigfish, dengan tidak pandang bulu. Tak ada kata setengah hati dalam memberantas korupsi, ” ujar Amir.

“Upaya pencegahan korupsi adalah tugas besar. Namun tentunya perlu kesinergian beberapa pihak, agar Indonesia bersih dari korupsi dan maju bersama KPK,” pungkasnya.  (Red)

 

Tinggalkan Balasan