Sabtu, Februari 24

Tolak Rekomendasi Upah Sektoral, Ribuan Buruh Geruduk Pemda Karawang

Media Doeta Indonesia, Karawang- Upah Minimum Kabupaten memanglah sudah diputuskan akhir November 2017 lalu tapi belum dengan UMSK.

Hari ini ribuan buruh yang tergabung dalam Koalisi Buruh Pangkal Perjuangan (KBPP) yang terdiri dari berbagai elemen buruh seperti Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI),Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) juga elemen-elemen buruh yang lain, Rabu (24/01/2018) .

Mereka melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang menolak rekomendasi Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) tahun 2018 yang direkomendasikan Pemerintah Daerah menjadi 25 sektor dari 4 sektor sebelumnya.

Dari pantauan kami konvoi ratusan buruh dari arah timur yang di mulai dari kawasan lndustri lndotaisei Cikampek bergerak dengan dengan menggunakan sepeda motor memakai setengah bahu jalan untuk bergabung dengan buruh dari kawasan Karawang lnternationallndustri City (KIIC) , Suryacipta dan kawasan-kawasan lainnya di wilayah Barat Karawang.

Dalam aksinya tersebut Buruh menuntut:

  1. Menolak tata tertib yang dianggap pemerintah sudah sah tentang rekomendasi UMSK.
  2. Menolak opsi atau usulan pemerintah tentang 25 Sektor.
  3. Mengusulkan kembali 4 Sektor upah yang sudah berjalan dari tahun 2007 sampai 2017.
  4. Akan membuat surat rekomendasi penolakan secara resmi terhadap pemerintah Kabupaten Karawang tentang usulan 25 Sektor.

Salah satu koordinator aksi dari kawasan Surya Cipta Fadjar Setiawan menyatakan akan mengeluarkan masa aksi sebanyak mungkin. ”Jika tidak ada yang mengirimkan anggotanya maka perusahaan tersebut akan didatangi dan di minta mengeluarkan perwakilan anggota untuk ikut aksi,”katanya.

Sementara kepala Disnakertrans Karawang Ahmad Suroto beberapa waktu lalu mengungkapkan, konsep 25 sektor industri tersebut sudah disampaikan kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan unsur serikat pekerja yang ada di Dewan Pengupahan Kabupaten.

Ini dilakukan untuk mengantisipasi hengkangnya perusahan-perusahaan sektor Tekstil Sandang Kulit (TSK) karena tingginya Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Karawang yang hampir mencapai 4 juta.

Pukul 14:00 buruh diterima oleh Asisten Daerah II Kab. Karawang H. Ahmad Hidayat, dan dihadiri oleh Kadisnakertrans H Ahmad Suroto SE.

Hingga pukul 17:00 buruh masih bertahan di Depan Kantor Pemda menunggu perwakilan yang sedang berunding di Ruang Rapat Bupati lantai 2 area Pemda.

Fadjar Setiawan Pimpinan Aksi Buruh

Berikut hasil perundingan tersebut:

  1. Pemerintah Kabupaten Karawang sepakat tidak menerapkan upah padat karya di kabupaten Karawang
  2. Pemerintah sepakat dengan adanya upah minimum sektoral Kabupaten Karawang
  3. Pemerintah akan segera menyelenggarakan rapat dewan pengupahan Kabupaten Karawang pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018
  4. Mekanisme perundingan dilakukan dalam rapat dewan pengupahan Kabupaten Karawang
  5. Pemerintah sepakat dalam pembahasan upah sektoral dilakukan oleh perwakilan yang mendapatkan mandat dari unsur yang diwakilinya sehingga tidak melibatkan terlalu banyak pihak.

Kemudian buruh membubarkan diri setelah disampaikan notulen rapat audiensi bersama orasi-orasi penutup para pimpinan buruh. (Har)

 

Tinggalkan Balasan