Perlintasan Kereta Api Gaperi, Tanggung Jawab Semua Pihak

Media Doeta Indonesia. Bogor. 6/11/2017. Keselamatan perjalanan kereta api dan keselamatan lalu lintas jalan umum tanggung jawab bersama dan tidak memberatkan satu pihak. Dengan pemahaman dan kesadaran seluruh pihak akan tanggungjawab yang diemban, maka keselamatan yang diharapkan dapat diwujudkan.

Peraturan Pemerintah no. 56 tahun 2009 menyebutkan bahwa pemerintah bertanggungjawab atas pelintasan sebidang.
Pasal 79 menyebutkan bahwa Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melakukan evaluasi secara berkala terhadap perpotongan sebidang. Jikalau berdasarkan hasil evaluasi ada perpotongan yang seyogyanya harus ditutup, maka pemerintah sebagaimana disebut di atas dapat menutupnya.
  Plang penutupan Perlintasan Gaperi karena tidak ada petugas jaga

Namun banyak permasalahan diperlintasan kereta api yang membuat perjalanan dan keselamatan terganggu bahkan hingga menimbulkan korban. Salah satunya di perlintasan kereta api yang berada tidak jauh dari Stasiun Bojonggede, tepatnya menuju Perumahan Gaperi yang ditinggalkan petugas jaga perlintasan karena tidak mendapat upah selama 6 bulan dari pengembang perumahan.

Ahmad salah satu warga yang rumahnya tidak jauh dari perlintasan mengatakan, “ Perlintasan sebidang Gaperi ini merupakan perlintasan tidak resmi yang awalnya jalan setapak milik masyarakat. Namun ketika ada pembangunan Perumahan Gaperi, jalan tersebut diperlebar dan ditempatkan petugas jaga yang dibayar oleh pengembang “ ujarnya.

Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan menerjunkan personilnya menutup dan menjaga perlintasan ini hingga ada petugas jaga kembali.

Senada dengan warga, Dwi kepala Stasiun Bojonggede  mengatakan awalnya pihak pengembang minta akses jalan untuk pengangkutan material, dan sebatas seperlunya saja. Setelah selesai membangun pihak kereta api akan menutup kembali, namun pihak Gaperi mengajukan akses pintu palang tetap dibuka.

“ Silahkan yang penting ada yang menjaga siapapun itu entah pengangguran, gembel dan dengan ngecreg pun pihak kereta api tutup mata, yang penting ada yang jaga, kenapa pihak kereta api menganggap perlintasan Gaperi liar karena bukan perlintasan yang dibangun dan resmi dari PT KAI. Pihaknya tidak akan menutup selama masih ada yang menjaganya “.

“Kalau memang sudah tidak ada lagi yang menjaga pintu palang rel Gaperi ini, dengan berat hati pihak kereta api akan menutup perlintasan ini demi keselamatan warga yang melintas entah kendaraan bermotor atau mobil “ ujarnya menambahkan.

Setelah ada kesepakatan antara warga, pengembang Gaperi, KAI, Kepolisian dan Dishub tentang petugas jaga, akhirnya perlintasan Gaperi sudah bisa dilalui kembali. [SUTARNO ]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *