KC FSPMI kembali Menggelar Unjuk Rasa

Media Doeta Indonesia. Karawang Selasa, 26 September 2017.

Menepati ucapan Rengga Pria Hutama ketua PC SPL FSPMI Karawang 11 September 2017 lalu saat melakukan orasi di depan perusahaan PT. Daiki Aluminium di Kawasan KIIC bahwa Ia akan melanjutkan safari unjuk rasa terkait lambatnya penanganan kasus-kasus ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang. Hal itu dibuktikan hari ini dengan menggelar unjuk rasa sekitar Lima Ratus di Kantor Konsulat Cabang (KC FSPMI)  Galuh Mas.

Massa Pengunjuk rasa yang terdiri dari empat SPA FSPMI yaitu SPL, SP AI,SP EE dan juga SP AMK bergerak menuju Kejari Karawang. Ketua KC FSPMI Rustan ST mengatakan bahwa tujuan unjuk rasa ini adalah mendesak pihak-pihak terkait  baik Balai Pelayanan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang , Kepolisian ataupun Kejaksaan untuk segera menangani dengan serius permasalahan yang tidak kunjung selesai dari beberapa perusahaan tempat mereka bekerja.

“Bahwasanya pejabat-pejabat instansi yang berwenang mesti serius menindaklanjuti  perselisihan serta menghukum pihak-pihak yang tidak mentaati norma-norma aturan hukum khususnya di bidang Ketenagakerjaan yang sedang dalam proses artinya tidak tajam kebawah tumpul keatas,” ujar Rustan.

Ia berjanji akan terus melakukan Aksi Aafari unras ini akan terus kita lakukan hingga tuntutannya dipenuhi, yakni hak-hak mereka.

Tidak seperti Safari Unras yang pertama yang digelar  di depan perusahaan yang bermasalah, kali ini massa aksi memusatkan diri di depan Kantor Balai Pelayanan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II yang berada dikawasan Grand Taruma, Karawang Barat.

Masa didepan kantor Balai Pelayanan dan Pengawasan.

Pengunjuk rasa akhirnya bisa diterima langsung oleh kepala Balai HB Subaedy beserta jajarannya.

Fajar Setiawan selaku perangkat PC SPL menjelaskan hasil audiensi tersebut antara lain :

1. Menuntut kinerja yang cepat kepada Balai Pengawas terkait Perusahaan PT.SAS, juga menanyakan jadwal sidak dan kejelasan  nota ke Perusahaan PT. Iskandaya.

2. Menuntut pula agar lebih berani menindak lanjuti seperti apa yang tertera dalam nota 1 dan 2.

3. PC AMK (Automotive Mesin Komponen) Kasus PT. Pricol meminta kejelasan, serah terima kasus dan penyidikan
Sampai dimana. Mendesak Ketegasan pengawas dalam menindak perusahaan PT.
Tamano yang memperlakukan upah yang turun dari sektoral 4 ke sektoral 2. Begitu juga dengan PT. SQL yang seharusnya diberlakukan upah
UMSK tapi hanya dibayar sesuai UMK.

PC. AI(Aneka Industri).

4. Menuntut professionalisme pelaporan dan kejelasan  atas laporan pekerja PT.Pindo Deli,
Pemotongan COS,tanpa surat kuasa oleh perusahaan, dan
mutasi tidak sesuai dengan PKB.

Sementara itu, pihak Balai Pelayanan dan Pengawasan menjawab bahwa semua tanggung jawab kasus ini berada di Kepala Balai bahkan
PNS. Jika melanggar mereka bisa dipecat.

Pegawai Balai Pelayanan dan Pengawasan menyatakan pihaknya belum dikukuhkan dan belum diberikan SK Pengangkatannya.

HB Subaedy menyatakan pihaknya akan melakukan perubahan kinerja Balai.

“Untuk kasus perubahan sektoral melibatkan Depekab (Dewan Pengupahan Kabupaten) dan harus ada penyidikan jelas dari pengawas,lalu peran serta dari pihak dinas pula. Akan mengkompakan pegawai Balai untuk memberikan jawaban semua surat menyurat terkait semua pelaporan dari pihak pekerja,bahkan dirinya baru seminggu bertugas di Karawang,” tegas Subaedy.

(Har)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *