Kapolda Sumbar Raih Award BPI KPNPA RI atas Kinerjanya

Media Doeta Indonesia – Padang. Program Kapolri, yakni Profesional, Moderen dan Terpercaya atau yang dikenal dengan nama “PROMOTER” menjadi pegangan kerja aparat kepolisian di bawahnya tidak hanya di Pusat tapi juga di daerah (POLDA). Program tersebut telah mendorong aparat kepolisian untuk selalu bersikap profesional mengutamakan pelayanan prima bagi masyarakat demi terciptanya kepuasan publik.

Salah satu daerah yang berhasil mewujudkan program Promoter Kapolri adalah Kepolisian Daerah (POLDA) Sumatera Barat dibawah pimpinan Kapolda Irjen Pol Drs.Fakhrizal.

Untuk itu, Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelengara Negara Pengawas Anggaran Republik Indonesia yang diwakili Ketua Umumnya Drs.Tubagus Rahmad Sukendar SH menyerahkan Award dan Piagam Penghargaan BPI KPNPA RI kepada Kepala Kepolisian Sumatra Barat di Ruang kerja Mapolda Sumbar, Kamis (19/10).

Dalam kesempatan itu, Rahmad didampingi Dir Hukum Nandar Rusyandi SH.MH dan ketua Wilayah BPI KPNPA RI Prov Sumatra Barat Soritua Hutagalung.

Dengan penghargaan ini, Kapolda menghimbau seluruh anggota Polda Sumbar dapat lebih memahami dan melaksanakan Program tersebut.

Kapolda juga menyatakan bahwa dalam era globalisasi, institusi Polri harus mampu dan bisa bersinergi dengan segala lapisan, tentunya agar tercipta image Polri yang bukanlah untuk ditakuti, akan tetapi adalan sebuah institusi yang dapat mengayomi serta melindungi masyarakat luas.

“Penegakkan hukum, utamanya di Provinsi Sumbar ini, dilaksanakan tanpa tebang pilih. “Hukum harus tetap menjadi panglima dinegeri ini”, ujar Kapolda sebagaimana dikutip di maklumatnews.net.

 

Dengan penghargaan tersebut, Pihak BPI KPNPA RI juga meminta Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Barat ke depanya bisa memberikan Pelayanan lebih Prima lagi untuk Masyarakat Sumbar. Ketum BPI KNPA RI juga meminta Polda Sumbar tidak pandang bulu dalam penegakkan hukum, khususnya yang melibatkan adanya oknum Polri. Belum lagi soal banyaknya laporan pengaduan masyarakat yang belum di tangani secara optimal.

Selain itu, Polda Sumbar harus memberikan pengawalan khusus terhadap kasus kasus yang dilaporkan oleh BPI KPNPA RI antara lain kasus dugaan pemalsuan faktur dan BBM Ilegal yang diduga dilakukan oleh Oknum Anggota Polda Sumbar dan juga kasus dugaan Penggunaan Ijazah Palsu yang diduga melibatkan Kepala Daerah di Sumbar dalam proses Lidik Unit 2 Subdit 3 Harda Kriminal Umum Polda Sumbar.

Menanggapi hal tersebut Kapolda berjanji siap menerima saran dan kritik positif dari semua lapisan masyarakat. Hal ini tentu saja menuntut kemauan kuat jajaran Polda Sumbar untuk bisa menyelesaikan kasus tersebut hingga ke tingkat proses Penyidikan dan tidak ada intervensi dari pihak manapun dengan demikian penegakkan hukum dapat berjalan sesuai hukum yang berlaku. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *