Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) Menggugat Perpu Ormas

Media Doeta Indonesia. Jakarta. 10/11/2017.- Pengesahan Perpu Ormas menyebabkan aktivis ILUNI UI memutuskan akan melawan dan memimpin gerakan penyelamatan demokrasi Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam konferensi pers ILUNI UI di Bakoel Koffie Cikini.

Pada momentum Hari Pahlawan 2017 tersebut Ikatan Alumni UI (ILUNI) 21 Juli secara resmi mengajukan gugatan hukum ke PTUN atas dibubarkannya badan hukum dari ILUNI UI tersebut.

Ketua Umum ILUNI UI, Ima Soeriokoesoemo mengatakan ” kami ILUNI UI menilai Perpu yang disahkan sebagai pembungkaman atas kebebasan dan berserikat. Hal ini harus dilawan oleh kita semua.”

Konferensi pers ILUNI UI menggugat Perpu Ormas di Bakoel Koffie Cikini

Ima menambahkan organisasi Alumni UI yang ada kurang mengindahkan aturan-aturan yang disepakati seperti AD/ART. Di samping itu sebagai organisasi perkumpulan secara prinsip demokrasi tidak boleh organisasinya mengklaim semua orang yang lulus dari UI menjadi anggota organisasi tersebut. Oleh karena itu para mantan Aktivis Mahasiswa UI membentuk ILUNI UI Badan Hukum dengan prinsip keanggotaan secara aktif.

” Kami para mantan aktivis mahasiswa UI ingin berpartisipasi menyumbangkan pemikiran, tenaga dan energi kami untuk kemajuan bangsa dan negara dengan membentuk organisasi alumni,” tegasnya.

Salim Hutadjulu, salah satu aktivis UI tahun 1974 mengatakan gugatan ILUNI UI badan hukum wajar dan tepat dilakukan karena pemerintah melalui Dirjen AHU Kementrian Hukum telah gagal melindungi kebebasan yang paling asasi warganya yaitu kebebasan berbicara dan berserikat.

“Perpu Nomor 2 Tahun 2017 telah terbukti “membunuh” kebebasan berserikat alumni UI tambah Ramli Kamidin, salah satu wakil ketua ILUNI UI. Kebebasan berserikat adalah hak masyarakat yang dijamin konstitusi dan Undang-Undang yang berlaku dalam negara Republik Indonesia,” ujarnya, pria yang berasal dari Indonesia bagian timur.

Dijelaskan oleh aktivis UI 1978 Herry Hernawan yang juga pengawas ILUNI UI, “Berdasarkan Statuta UI,  alumni UI bukan merupakan bagian dari civitas akademika. Namun, sebagai organisasi yang beranggotakan secara aktif para Alumni UI. “Kami selalu menjunjung tinggi motto UI:  Veritas, Probitas, Justitia (Kebenaran, Kejujuran, Keadilan). Dalam memahami Statuta UI, organisasi alumni merupakan organisasi yang terpisah dengan Universitas Indonesia,” ujarnya.

Sementara Sekjen Iluni UI, Hidayat Matnur mengatakan bahwa tujuan dibentuknya organisasi alumni UI adalah dalam rangka mengisi kemerdekaan sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Ayu B Nurdin, aktivis Perempuan ILUNI UI mengatakan bahwa hari ini  bangsa kita mengalami  keprihatinan dan keterpurukan yang luar biasa. Masalah kedaulatan budaya, kedaulatan politik, kedaulatan ekonomi dan kedaulatan teritori bangsa Indonesia yang tergerus dengan globalisasi. Ini tidak ada yang memperhatikan dan memikirkan. Semua fokus kepada kekuasaan 2019 mendatang.

“Sementara organisasi Alumni UI yang ada kurang mengindahkan aturan-aturan yang disepakati seperti AD/ART. Di samping itu sebagai organisasi perkumpulan secara prinsip demokrasi tidak boleh organisasinya mengklaim semua orang yang lulus dari UI menjadi anggota organisasi tersebut. Oleh karena itu para mantan Aktivis Mahasiswa UI membentuk ILNUNI UI Badan Hukum dengan prinsip keanggotaan secara aktif. Kami para mantan aktivis mahasiswa UI ingin berpartisipasi menyumbangkan pemikiran, tenaga dan energi kami untuk kemajuan bangsa dan negara dengan membentuk organisasi alumni,” tegasnya.

Pendaftaran Gugatan Ikatan Alumni UI ke PTUN terkait Perpu Ormas Nomor 2 Tahun 2017

Andi Bachtiar, aktivis ILUNI UI dan mantan sekjen ILUNI pimpinan Sofyan Djalil  meminta agar MenKumHAM untuk mengambil langkah-langkah yang tidak bertentangan dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia.

Pertama, MenKumHam harus tunduk pada UU Keormasan yang menjadi dasar dari pembentukan organisasi Alumni UI tersebut dengan mencabut kembali Surat Pencabutan tersebut di atas.

Fuad Abdullah, salah satu aggota penasehat hukum ILUNI UI yang menggugat mengatakan  ILUNI 21 Juli tidak melanggar larangan yang terdapat dalam UU 17/2013 jo PERPU 2/2017. Tindakan Pemerintah yang dilakukan oleh Menteri Yasonna dan Dirjen AHU Kemenhankam Freedy Haris  tersebut sebagai tindakan rezim otoriter yang “memutiliasi” kehidupan berdemokrasi. (Aljano)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *