Drs. Tubagus Rahmad Sukendar, SH,. MH, sangat prihatin atas terjadinya skandal mega korupsi E-KTP

Media Doeta Indonesia – Jakarta, Jumat 21 juli 2017

Badan Peneliti Independen (BPI KP-NPA RI) telah mengkaji, mencermati dan mengamati persoalan hukum khusus yang berkaitan dengan korupsi di Indonesia.

Korupsi semakin merajalela dan sulit, bahkan tak terbendung akibat adanya Ahlak haus akan harta dan rakus memperkaya diri bahkan dikerjakan secara bejamaah dalam golongan atau kelompok sehingga berbagai macam cara dilakukan oleh oknum yang berprofesi sebagai penyelenggara negara.

Dalam penelitian yang di lakukan oleh BPI mencermati proses hukum yang menyangkut keterlibatan para oknum pejabat, politisi, dan pemerintah dalam dugaan kasus mega korupsi E-KTP yang di duga melibatkan pucuk pimpinan legislatif yaitu DPR RI saudara SN yang di tetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam skandal mega korupsi E-KTP.

Ketua Umum BPI-KPN PA Drs. Tubagus Rahmad Sukendar, SH,. MH, saat dikonfirmasi awak media pada saat aksi damai BPI di Gedung KPK yang dilanjutkan di depan gedung Baharkam Polri, Jumat 21 juli 2017 menyampaikan ” kami sangat prihatin atas terjadinya skandal mega korupsi yang melibatkan berbagai unsur seperti kalangan oknum pejabat kemendagri, Pengusaha dan politisi senayan”

Lebih lanjut Rahmad menyampaikan sebagai lembaga kontrol sosial kami konsen terhadap pemberantasan korupsi mendukung penuh KPK dan POLRI untuk terus maju dan fukos dalam pemberantasan korupsi walaupun ditengah badai dan hantaman ombak yang menerpa penegak hukum yang ingin melemahkan walaupun wacana yang melemahkan KPK.

Dihadapan hampir 100 orang perwakilan dari Banten, Jawa Barat dan DKi Jakarta serta perwakilan baik dari POLRI maupun KPK, BPI KPN PA ber stetmen ” menolak keras ada nya pansus angket KPK yang di bentu oleh DPR RI.

[Tim]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *