Sabtu, Februari 24

Ada apa dengan Impor Beras Kemendag?

Media Doeta Indonesia-Jakarta.

Ombudsman Republik Indonesia mencium adanya praktik maladministrasi atas keputusan Kementerian Perdagangan mengimpor beras 500 .000 ton dari vietnam dan Thailand baru -baru ini.  Keputusan yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat, Ombudsman akhirnya angkat bicara.

“Ada beberapa gejala maladministrasi yang kita temukan “, jelas Ahmad Alamsyah saragih , Anggota ombudsman RI dalam jumpa pers di kantor Ombudsman, senin (15/1/2018)

Menurutnya, Kementerian Pertanian selalu menyatakan bahwa produksi beras surplus dan stok aman , yang hanya berdasarkan perkiraan luas panen dan produksi gabah tanpa di sertai jumlah dan sebaran stok beras yang riil. Padahal, akibat pernyataan surplus yang tidak di dukung data akurat tentang jumlah dan stok beras yang sebenarnya di masyarakat pengambilan keputusan berpotensi salah.

Ahmad Alamsyah saragih , Anggota ombudsman RI dalam jumpa pers di kantor ombudsman, senin (15/1/2018)

Ombudsman menilai impor beras ini juga telah mengabaikan prinsip kehati- hatian dan kurang tepat waktunya.

Hasil pantauan ombudsman di 31 propinsi , pada 10 -12 januari 2018 menunjukan bahwa stok beras di masyarakat pas-pasan dan tidak merata.

Ombudsman juga mempertanyakan kementerian perdagangan yang menunjuk PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia sebagai importir. ini melanggar perpres no 48Tahun 2016 , bahwa kewenangan impor hanya Perum bulog sebagai menjaga stabilitas harga.

“Penunjukan PT. PPI sebagai importir berpotensi melanggar Pepres dan Inpres”, tegas Alamsyah.

“kami menyarankan jangan mengumbar surplus atau juga menyatakan stok sangat kurang , yang jelas stok beras pas pasan tidak merata , maka prioritas fokus pemerataan stok dan apabila di lakukan impor maka untuk cadangan stok nasional dan harus di lakukan oleh Bulog,” Tandasnya. (agus)

Tinggalkan Balasan